Ketua STAI sedang berbincang dengan Ibu Walikota Cimahi

Ketua STAI Al-Musdariyah Kota Cimahi sedang berbincang dengan Ibu Walikota Cimahi dalam acara Seminar Nasional tentang Eksistensi Kepemimpinan Wanita Dalam Pembangunan Bangsa.

Suasana Seminar Nasional

Ketua Pembina (kiri) YPI Al-Musdariyah duduk berdampingan bersama Bapak Walikota Cimahi (tengah) dan Ibu Ella M. Giri Komala Anggota DPD RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat (paling kanan) dalam acara Seminar Nasional.

Penyerahan Cindera Mata

Penyerahan Cindera Mata dari Ketua STAI Al-Musdariyah Kota Cimahi kepada Ibu Ella M. Giri Komala (Anggota DPD RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat) sebagai Keynote Speech dalam acara Seminar Nasional tentang Eksistensi Kepemimpinan Wanita Dalam Pembangunan Bangsa.

Stadium General

Suasana Stadium General (Kuliah Umum) bersama Dr. H. Bunyamin Alamsyah. S.H. M.Hum (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Lampung) di Kampus STAI Al-Musdariyah Kota Cimahi.

Ruang Sidang Senat Terbuka (Wisuda)

Suasana Ruang Sidang Senat Terbuka (Wisuda) sebelum acara dimulai.

Selasa, 11 Desember 2012

Sabtu, 02 Juni 2012

Peningkatan Mutu PAUD untuk Cetak Generasi Emas


Dirjen PAUDNI
Lydia Freyani Hawadi

Untuk mencetak generasi emas Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI) akan meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD). Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Dirjen PAUDNI) Lydia Freyani Hawadi, untuk menggenjot program PAUD, Ditjen PAUDNI akan tetap memberikan bantuan rintisan, alat permainan edukasi, dan serangkaian program yang telah disiapkan.
Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan generasi emas. “Sehingga, pada 2045, saat peringatan ulang tahun Indonesia yang ke-100, terciptalah generasi muda yang kamil dan paripurna,” ujar Lydia ketika ditemui sejumlah pewarta di ruang kerjanya, beberapa waktu yang lalu.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, untuk menghasilkan generasi muda yang luar biasa, maka persiapannya harus dipupuk sejak usia dini. Hal tersebut senada dengan tema peringatan Hari Pendidikan Nasional 2012 yakni Bangkitnya Generasi Emas Indonesia.
Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia itu menuturkan mengenai pentingnya PAUD. Usia dini merupakan masa keemasan (the golden age) seorang anak. Fase tersebut juga menjadi periode yang sangat penting dalam perkembangan fisik dan mental seorang manusia. Tumbuh kembang anak pada usia dini akan sangat menentukan kualitas kecerdasan, kesehatan, dan kematangan emosional di masa mendatang. “Anak usia dini harus terpenuhi kecukupan gizinya,” ucap Dirjen PAUDNI.
Menurut dia, yang dimaksud dengan gizi bukan hanya asupan makanan bagi anak. Pendidikan juga termasuk di dalamnya. “Sejak usia dini, seorang anak perlu bermain sambil belajar,” tutur Lidya.
Sumber : paudni.kemdikbud.go.id (http://118.98.223.68/kemdikbud/berita/345)

Dirjen Pendis "Tanpa spirit maka tidak mungkin bisa mengembangkan lembaga pendidikan Islam menjadi luar biasa dan bersaing menjadi yang terbaik,"


Dirjen Pendis
Prof. Dr. Nur Syam. M.Si

Ditjen Pendidikan Islam seringkali enggan memperlihatkan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama sehingga berakibat minimnya pengetahuan masyarakat tentang kualitas lembaga pendidikan Islam padahal prestasi pendidikan Ditjen Pendis luar biasa," ungkap Prof. Dr. Nur Syam, M.Si ketika memberikan arahan dalam acara "Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Perencanaan Program Pendidikan Islam Pusat Daerah" yang diselenggarakan oleh Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi Setditjen Pendidikan Islam pada tanggal 6-9 Mei 2012 di Bogor.

Good governance, predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), dan hasil terbaik pun bisa dicapai dengan kerja cerdas, kerja keras dan kerja ikhlas. Dirjen Pendidikan Islam itupun menyampaikan bahwa lembaga pendidikan Islam harus senantiasa memperhatikan penyampaian informasi kepada publik tentang keberhasilan penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh Kementerian Agama RI. Diharapkan adanya peningkatan kualitas manajerial aparatur ke arah good governance agar kinerja baik yang dilakukan Ditjen Pendidikan Islam dapat diketahui oleh masyarakat. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara memperkuat pembangunan karakter pendidikan Islam melalui media massa.

"Sebagai bukti ada enam perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Agama yang berada dalam perguruan tinggi terbaik versi webometrics. Selain itu ada tujuh perguruan tinggi dan puluhan madrasah unggulan yang memiliki standar ISO. Maka harus ada pemetaan yang baik tentang lembaga pendidikan. Hal tersebut sebagai jawaban atas pengeloaan anggaran pendidikan yang ada di lingkungan Kementerian Agama RI," ujar Nur Syam.

"Status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bisa diperoleh oleh Kementerian Agama RI pada tahun 2012 dikarenakan pengelolaan kegiatan dan laporan keuangan telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan keseriusan dalam berbagai penyelenggaraan pendidikan Islam," ungkap mantan Rektor IAIN Sunan Ampel. Nur Syam pun berharap bahwa sebagai aparatur negara harus bekerja secara cerdas, bekerja dengan keras dan bekerja penuh ikhlas. "Bukan sekedar beramal seikhlasnya. Melainkan harus bekerja cerdas, kerja keras dan kerja ikhlas untuk mencapai prestasi terbaik".

Program-program Kementerian Agama yang menjadi prioritas pun banyak berpihak kepada rakyat. Program/Kegiatan yang berada dalam pantauan Inpres oleh UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) pun sarat akan keberhasilan pendidikan yang diselenggarakan oleh Ditjen Pendidikan Islam.

"Tidak usah berpikir tentang politik pencitraan yang dilakukan oleh politisi terkait program pemerintah. Kinerja yang baik agar bermanfaat bagi rakyat sudah sepantasnya dilakukan oleh kita semua selaku penanggungjawab pendidikan Islam. Contoh program BOS yang alhamdulillah hingga saat kuartal pertama tersalur sebesar 35%. Sehingga target 50% pada kuartal kedua akan memberikan rasa nyaman. Prestasi penyaluran beasiswa miskin, rehab ruang kelas berat, dan sistem GIS pada madrasah pun di tahun 2012 pun harus ditonjolkan sebagai prestasi,"papar Nur Syam.

Saat ini diperkirakan ada 65 ribu madrasah, kira-kira 49% yang belum terakreditasi. Kesenjangan antara lembaga pendidikan yang terakraditasi harus diperkecil selain meningkatkan kualitasnya. Kita targetkan semoga nanti ada 11 MAN Insan Cendikia di seluruh Indonesia di tahun 2014, Mahad Aly pun harus dipersiapkan untuk 10 standar nasional pendidikannya. Besaran anggaran sertifikasi guru dan dosen harus diperhatikan, angka 2,4 triliun untuk anggaran sertifikasi harus dipertanggungjawabkan, maka konsekuensinya adalah para guru dan dosen harus dihukum jika tidak melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Pengawas sebanyak 5 ribu orang yang berada dalam binaan Direktorat PAI (Pendidikan Agama Islam) juga senantiasa dipantau data dan kinerjanya dalam bentuk fisik dan virtual oleh Ditjen Pendidikan Islam.

"Lembaga pendidikan Islam yang ada di Kementerian Agama harus menjadi lembaga pendidikan terbaik. Untuk itu harus ada ruh, spirit, dan etos kerja. Tanpa spirit maka tidak mungkin bisa mengembangkan lembaga pendidikan Islam menjadi luar biasa dan bersaing menjadi yang terbaik," papar Dirjen.

Market Share Syariah Tak Sesuai Potensi Pasar


Masih kecilnya pangsa pasar perbankan syariah tidak sesuai dengan potensi pasar yang tersedia. Sebagai contoh, mayoritas penduduk di negeri ini adalah muslim dan menurut logika, mereka tentu memilih syariah. 

"Itu merupakan pasar yang besar dan potensial," tutur Deputy Gubernur Bank Indonesia, Halim Alamsyah, pada Seminar Islamic Finance & Investmen di Grand Royal Panghegar, Jalan Merdeka Bandung, Rabu (30/5). 

Namun kenyataannya, market share perbankan syariah masih kecil, yaitu sekitar empat persen. Halim berpendapat, terdapat sejumlah faktor yang menjadi kendala lambatnya pertumbuhan perbankan syariah. 

Di antaranya, jelas dia, berkaitan dengan peraturan pelaksanaan produk syariah. Idealnya, kata Halim, peraturan pelaksanaan produk syariah menerapkan sistem perpajakan yang meringankan. 

Melihat kondisi itu maka tidak ada salahnya, apabila perbankan syariah di Tanah Air memperoleh insentif pajak. Itu supaya mempercepat akselerasi pertumbuhan perbankan syariah. 


"Perbankan syariah nasional kalah oleh Malaysia, yang pangsa pasarnya mencapai 20 persen total perbankan negara tersebut," ucapnya.

Halim berpandangan, sebaiknya, pemerintah menjabarkan insentif pajak tersebut. Pasalnya permasalahan perpajakan termasuk netralitasnya bagi perbankan syariah, tercantum dalam undang undang. 

"Sayang sampai saat ini pengaplikasian dan realisasinya belum optimal. Terbukti, sampai kini, masih terdapat produk perbankan syariah yang terkena pajak dua kali. Jadi kami harap  pemerintah dapat menyikapi sekaligus menyelesaikan hal tersebut," kata Halim. 

Selain insentif pajak, tambahnya, perlu adanya perbaikan dan penyempurnaan infrastruktur. Misalnya, dalam hal peraturan dan perundang-undangan perbankan syariah.